Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengajak seluruh masyarakat bersama pemerintah mulai mengambil tindakan mengenai dampak bencana wabah covid-19 atau corona. Ajakan ini Ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 yang terselenggara pada Selasa, 7 April 2020. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Ini yang menjadi fokus perbincangan Musrenbang tahun 2021.

Ada yang unik dari Musrenbang Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2021 yang digelar pada Selasa, 7 April 2020. Musrenbang kali ini digelar menggunakan teleconference. Ini merupakan upaya mencegah sebaran virus corona dengan tidak membuat orang banyak berkerumun. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi dari Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta.

Heroe Poerwadi bilang di tengah kondisi bencana wabah seperti ini dapat dimanfaatkan untuk membiasakan teleconference sebagai kegiatan yang lebih efisien. Ini juga untuk membiasakan Kota Yogya sebagai Smart City.

Dalam Musrenbang ini, Heroe Poerwadi memberi pengarahan untuk segera melakukan penanganan sebaran virus corona. Ia menjabarkan lima langkah yang harus dilakukan antara lain mengalokasikan bantuan pada kelompok – kelompok terdampak, melakukan pemulihan sosial ekonomi, percepatan upaya – upaya kebangkitan pasca bencana wabah corona, antisipasi covid-19 dari aspek kesehatan, dan beberapa hal terkait capaian kinerja.

"Hampir satu bulan masyarakat berada di rumah saja. Untuk itu perlu sekali adanya pemulihan terhadap sosial, psikologis, dan juga ekonomi. Kemampuan produksi masyarakat harus dikembalikan kembali," tutur Heroe. “Kelima hal tersebut sebagai dasar pada tahun 2021. Jika pada 2020 kurang maksimal, akan berpengaruh pada tahun 2021 mendatang.”

Musrenbang ini melibatkan kurang lebih 100 titik seperti kelurahan dan tokoh masyarakat. Heroe Poerwadi bilang bahwa apa yang Pemerintah Kota Yogyakarta rencanakan di tahun 2021, banyak ditentukan dengan apa yang mereka lakukan pada tahun ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana perimbangan dari Pemerintah Pusat pasti akan berkurang. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta harus baru dan responsif.

Di kesempatan ini, Heroe Poerwadi menyoroti adanya jarak yang cukup jauh antara pendapatan masyarakat berekonomi tinggi dengan yang berekonomi rendah. Untuk mengatasi masalah ini, Wakil Walikota Yogyakarta ini mengingatkan bahwa ada program gandeng – gendong yang di dalamnya terdapat elemen koprasi dan kampung. "Gandeng gendong pada tahun 2019 lalu berhasil menyerap 38 persen dari anggaran makan minum yang ada di Pemkot Yogya, sedangkan pada tahun 2020 ini rencananya kita tingkatkan menjadi 70 persen. Karena adanya covid 19, kegiatan di Pemkot menurun drastis ini tentu saja mempengaruhi pendapatan masyarakat," tutur pria berkacamata ini.