KECAMATAN KRATON

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta
2. Mendorong Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta  didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakatterhadap Perangkat Daerah  Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

1. 1. Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1

Bagan Susunan  Organisasi Kecamatan

 

Dari bagan struktur organisasi Kecamatan Kraton tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat
3. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangberada di bawah  dan bertanggungjawab langsung kepada Camat
4. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab  langsung kepada Camat

 

 

 

 

 

1. 2. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019  tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kecamatan Dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di wilayah masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Kecamatan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan masyarakat, penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota, pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

1. Camat mempunyai fungsi 

1.   penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.   penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

3.   pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

4.   penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

5.   pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan

6.   pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

7.   pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota

8.   pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,  keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

9.   pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

b)Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud,  Sekretariat mempunyai  rincian tugas:

1. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan tekhnis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
2. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
3. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
4. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinan serta petunjuk tekhnis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
5. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
6. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah kecamatan;
7. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat;

8.melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

a. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
3. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler serta kepegawaian;
4. melayani kebutuhan dan perawatan terhadap ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, media komunikasi, serta sarana dan prasarana kantor;
5. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
6. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
7. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/ pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
8. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
9. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
10. melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi;
11. melaksanakan penyusunan, pengukuran dan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Kecamatan;
12. memproses legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya;
13. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan

14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b.2.Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
3. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
4. menyelenggarakan penatausahaan keuangan yang meliputi :
   1. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
   2. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan
   3. melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Instansi
   4. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing Seksi dan Kelurahan;
   5. melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke Kas Daerah;
   6. melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan;
   7. melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
   8. melaksanakan Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK LPPD) Instansi.
      1. 5. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
         6. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
         7. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
         8. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan kewenangan Kecamatan;
         9. mengkoordinasikan         dalam    penyusunan       perencanaan     anggaran kecamatan;
         10. mengkoordinasikan dalam administrasi pengendalian program, kegiatan dan pelaporan Kecamatan;
         11. melaksanakan analisis data dan evaluasi kinerja Kecamatan;
         12. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
         13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.           

2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan, keagrarian, pembinaan pemerintahan kelurahan, ketentraman  dan ketertiban umum.

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum,  mempunyai tugas:

14. 0. 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
       2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
       3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan;
       4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemerintahan;
       5. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
       6. menyusun dan melaporkan data monografi Kecamatan;
       7. melaksanakan pembinaan dan penguatan RT,RW dan LPMK;
       8. menyelenggarakan forum penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan;
       9. melaksanakan peniliaian Kelurahan di tingkat Kecamatan;
       10. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan sesuai dengan kewenangan;
       11. melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor;
       12. menerima, mencatat dan memproses laporan kejadian yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dari masyarakat;
       13. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan;
       14. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
    1. penanggulangan bencana;
    2. penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
    3. penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat);
    4. melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat;
15. melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan peraturan perundangundangan lainnya;
16. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
17. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
18. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
19. melakukan pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah;
20. melaksanakan fasilitasi eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang pasti;
21. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah serta instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; dan
22. melaksanakan pembinaan dan kendali teknis operasional Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan;
23. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan, informasi dan pengaduan.

  Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas :

1. 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
   2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
   3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pelayanan, informasi dan pengaduan di tingkat Kecamatan;
   4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;
   5. melaksanakan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
   6. menerima, memproses dan menerbitkan serta membatalkan perizinan sesuai kewenangan Kecamatan;
   7. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan legalisasi :
      1. administrasi pertanahan;
      2. administrasi kependudukan; dan
      3. administrasi pelayanan umum.
   8. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
   9. melaksanakan pencatatan pelayanan administrasi umum, administrasi pertanahan dan perizinan ke dalam Buku Register;
   10. melaksanakan penerbitan dispensasi surat-surat kelengkapan pernikahan dan perceraian
   11. melaksanakan penerimaan retribusi pelayanan;
   12. mengolah dan memproses Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan;
   13. menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui Sekretaris Kecamatan;
   14. melaksanakan pendistribusian dan pengumpulan formulir Survey Kepuasan Masyarakat;
   15. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
   16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

 

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan.

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kecamatan;
4. melaksanakan penyusunan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan terhadap rencana pembangunan dalam wilayah kecamatan
5. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di tingkat Kecamatan;
6. menyusun  usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian tingkat Kecamatan;
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian;
8. melaksanakan penarikan retribusi kebersihan pedagang kaki lima;
9. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;
10. melaksanakan penyediaan data atau bahan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;
11. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;
12. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, perekonomian.
13. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah;
14. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pada penerapan serta pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan spesifik lokasi;
15. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
16. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang meliputi
    1. peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal
    2. perbaikan dan peningkatan jalan pinggir sungai/jalan inspeksi;
    3. pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan
    4. perbaikan kamar mandi/toilet umum
    5. pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum;
    6. pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri tingkat kecamatan;
    7. perencanaan dan pendampingan terhadap pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan dengan menggunakan basis pemberdayaan masyarakat;
    8. pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan;
17. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan bidang perencanaan, pendampingan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan lingkungan tingkat kecamatan;
18. menyusun dan melaporkan data profil Kecamatan;
19. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
20. melaksanakan penyeliaan / kajian dibidang pembangunan permukiman di wilayah Kecamatan;
21. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
22. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi program pembangunan;
23. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pembangunan;
24. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
25. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  

e)Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
4. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kepemudaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;
5. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di Kecamatan;
6. melaksanakan   monitoring dan                 evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat;
8. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin;
9. melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat di wilayah;
10. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat;
11. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

1. 3.  Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1.  Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain: 

1. Kepentingan umum;
2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Profesional;
6. Partisipatif;
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan;
1. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu; dan
50. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah  dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat. 

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Kraton pada tahun 2015 yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satusatunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta. 

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam  Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014  di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). 

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pembangunan gedung Kantor Kelurahan Panembahan dan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alatalat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Camat. 

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

 

2.Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan  partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

3.Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

          4.  Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi   kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta  kepada Camat. 

 

5. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik  harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya. 

 

1. 4. Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia baik dari segi kwantitas maupun kwalitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, menambah beban tugas. Di Kecamatan Kraton yang membawahi 3 (tiga) kelurahan dengan jumlah personil 40 orang termasuk Pegawai Tidak Tetap, yang apabila dibandingkan dengan jumlah ideal sebagaimana Keputusan Walikota Nomor: 596/Kep/2006 untuk Kecamatan dan Kelurahan berjumlah 32 orang masih sangat kurang. Sedangkan dari segi Kualitas sumber daya manusia di Kantor Kecamatan maupun Kelurahan yang mempunyai kemampuan dapat mengikuti perkembangan system administrasi sangat terbatas. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, OPD Kecamatan Kraton didukung oleh sebanyak 32 Pegawai.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kraton yang mempunyai 3 (tiga)  Kelurahan didukung oleh sebanyak 32 orang pegawai, terdiri dari 25 orang pegawai tetap (PNS),  5 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 2 Tenaga teknis. Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Kraton terdiri dari :

Pegawai  PNS Perempuan :                                

Jumlah           :     14  orang

SMA                :      5    orang

D2/3                :      2    orang

S1                     :       5    orang

S2                     :      2    orang

Pegawai  PNS Laki-laki          :              

Jumlah           :     11  orang

SMA                :       1   orang

D2/3                :       3   orang

S1                     :        7  orang

S2                   :         0   orang

 

Tabel 1.4

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan

 

 

No	N A M A	JABATAN	GOL	PENDIDIKAN
1	Drs. S. Widodo Mujiyatna	Camat	IV / b	Sarjana
2	Pargiyat, S.IP	Sekcam	IV / a	Sarjana
3	Joko Sulistyo	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Tibum	III / d	SLTA
4	Tuti Setianingsih, A.Md	Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	III / d	D3
5	Kosong	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	-	-
6	Ari Widawati, ST, M.Eng	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	III / d	Pasca Sarjana
7	Sri Fullawaty Ugara, SE	Kasubag Keuangan, PEP	III / c	Sarjana
8	Lora Tiurmina	Kasubag Umum & Kepegawaian	III / c	SLTA
9.	Eka Rulina Septi K., SE	Bendahara Subag Keuangan PEP	III/a	Sarjana
11	Ismiyatun	Verifikator Subag Keuangan PEP	II / b	SMK
12	Wisnu Karyanta, S.IP	Pengelola Adm Pem Seksi Pem Trantibum	III/c	Sarjana
13	Sri Kadarwati	Pengelola Perizinan Seksi PIP	III/c	D3
14	RYV AgusWibisana,AMd	Pengelola PM Seksi PM	III/c	D3
15	Agustina Tri Hutami	Pengadministrasi Kepegawaian	Naban	SLTA
16	Nur Agustono	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Pereko	Naban	SLTA
	KEL. PATEHAN
1	Kosong	Lurah Patehan	-	-
2	Samsuhadi, BA	Sekretaris Lurah	III / c	Sarjana Muda
3	Kunto Kinarning P, SH	Kasi PPT	III / c	Sarjana
4	Suparti, S.Pd	Kasi PIP	III/d	Sarjana
5	Eny Purwati	Kasi Perekonomian & Pemberdayaan	III / c	SLTA
6	M. Faisol Fuadi Hs	Petugas Kebersihan	Naban	SLTA
	KEL. PANEMBAHAN
1	Purnama, SE	Lurah Panembahan	III / d	Sarjana
2	Tenny I., SIP	Sekretaris Lurah	III / d	Sarjana
3	Joko Aryanto, A.Md	Kasi PPT	III/b	D3
4	Triyatna, S.IP	Kasi PIP	III/b	Sarjana
5	Efi Widiastuti, S.Pd	Kasi Perekonomian & Pemberdayaan	III/d	Sarjana
6	M. Joko Saputro	Petugas Kebersihan	Naban	SMK
	KEL. KADIPATEN
1	Sri Ernawati	Lurah Kadipaten	III / d	SLTA
2	Junidartig Junus, S.IP	Sekretaris Lurah	III / d	Pasca Sarjana
3	Poniman, SH	Kasi PPT	III/c	Sarjana
4	Andriani Mulati Sari	Kasi PIP	III/c	SLTA
5	Kosong	Kasi Perekonomian & Pemberdayaan	-	-
6	Wahyu Deni Yananto	Petugas Kebersihan	Naban	D3

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kec. Kraton

 

1. 5.   Keadaan Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian  berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan  perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana  diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Kraton.

Tabel 1.5.1

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kraton

NO	SPESIFIKASI BARANG	JUMLAH
No	Nama/Jenis/Barang	Jumlah Barang
1	2	3
1	Mesin Pompa Air	1
2	Minibus	1
3	Sepeda Motor	11
4	Kendaraan Bermotor Roda 3	1
5	Sepeda	2
6	Sepeda Listrik	1
7	Mesin Gergaji	1
8	Mesin Ketik standar	3
9	Mesin Ketik	4
10	Mesin Hitung Elektronik	10
11	Mesin Absen	1
12	Mesin presensi sidik jari	1
13	Lemari Besi	2
14	Lemari Kaca	2
15	Almari Besi Lereg Kaca	6
16	Rak Arsip	3
17	Filing Cabinet Besi	11
18	Filling Cabinet	9
19	Brandkas	1
20	Kotak Kartu Kendali	3
21	Lemari Sorok / Pustaka	5
22	Papan Informasi	1
23	Papan Pengumuman	2
24	Papan Tulis	4
25	Papan Absen	1
26	White Board	3
27	Whiteboard satu muka uk.90 x 180	1
28	Whiteboard	2
29	Peta Wilayah	2
30	Pemotong Kertas	1
31	Mesin Laminating	1
32	Lemari Kayu	14
33	Kursi Tunggu Kayu	3
34	Zice	1
35	Meja Kursi Tamu	1
36	Meja Rapat	20
37	Meja sidang/rapat double	4
38	Meja Sidang/Rapat Single	1
39	Meja Sidang/Rapat Sudut	1
40	Meja Tulis	2
41	Meja Tik	1
42	Kursi Susun	1
43	Kursi Sidang/Rapat Susun	11
44	Kursi rapat susun	26
45	Kursi Tamu	9
46	Kursi putar	8
47	Kursi kerja putar tanganan	3
48	Kursi putar komputer	4
49	Kursi putar sand rendah	1
50	Kursi Tunggu 4 Seat Besi	4
51	Kursi Lipat	150
52	Meja Komputer	14
53	Meja Kerja 1/2 Biro	13
54	Vitrage	1
55	Korden	1
56	Rail	1
57	karpet valensia	1
58	karpet ekstasi	1
59	Jam Dinding	10
60	AC Unit	1
61	AC 1,5 PK	2
62	AC	1
63	AC 2 PK	1
64	AC 1 PK	1
65	Kipas Angin	7
66	Kipas Angin Berdiri	3
67	Kipas Angin Dinding	3
68	Kipas Angin Gantung	1
69	Exhaous FAN	3
70	Air Purifier (CHT)	1
71	Radio FM	1
72	Televisi	1
73	TV LED 22 inchi	1
74	LED TV + Bracket	1
75	Amplifier	1
76	Loudspeaker	1
77	Speaker column	1
78	speaker aktif	1
79	Sound system	1
80	DVD player	1
81	Wireless	1
82	Wireless With Public Addres	1
83	Microphone	2
84	Stand mic	1
85	Tiang mic duduk	1
86	UPS	3
87	UPS 600 VA	5
88	Stabilizer	3
89	Lambang Garuda	2
90	Gambar Wakil Presiden	3
91	Gambar Presiden	3
92	Tangga Lipat/alumunium	2
93	Dispencer	3
94	Tempat Parkir Sepeda	4
95	Alat Pemadam Kebakaran	50
96	Pompa Air (Water Pump Portable)	1
97	PC Unit	8
98	Komputer PC	13
99	Notebook	5
100	Komputer Tablet	1
101	PC. KIOSK	1
102	Printer	5
103	Printer Laserjet	2
104	Printer Dot Matrix	1
105	Printer Multifuntion	1
106	PRINTER INKJET	2
107	PRINTER LASERJET	1
108	Printer Multifuntion	3
109	Scanner	1
110	LCD Projector	1
111	Kamera Digital	2
112	Kamera Foto digital Pocket	1
113	Kamera Foto digital SLR	1
114	Screen OHP	2
115	LCD Projector	4
116	Tiang mic berdiri	1
117	Layar Projector Tripod 96	1
118	Clip on mic wireless	1
119	Handy Talky (HT)	1
120	Megaphone	1
121	PABX	1
122	Telephone	1
123	Pesawat Telepon	9
124	Pesawat IP Phone	2
125	IP Phones	2
126	I-Phone	1
127	Handy talky (HT) VHF	8
128	Facsilmile	1
129	Box MDF	1
130	Timbangan	1
131	Gamelan	1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.5.2

Barang Inventaris Perolehan Tahun 2013-2019

 

NO	Spesifikasi Barang	Jumlah
NO	Nama/Jenis Barang
1	2	3
1	Minibus	1
2	Mesin Gergaji	1
3	Mesin Ketik	1
4	Alat Pemadam Kebakaran	43
5	Tempat Parkir sepeda	4
6	Pompa Air	1
7	Notebook	1
8	Kendaraan Bermotor Roda 3	1
9	WhiteBoard	1
10	Kursi Kerja Putar  Tanganan	3
11	Kursi Tunggu 4 seat besi	2
12	AC 1 PK	1
13	TV LED 22 inchi	1
14	Komputer PC	4
15	Printer Inkjet	1
16	Printer Laserjet	1
17	Kamera Foto Digital	1
18	PC KIOS.K	1
19	PABX 4 line 16 ext	1
20	pesawat Telepon Analog	2
21	Box MDF	1
22	IP PHONES	2
23	Rambu Portable	1
24	Handy Talky	1
25	Dispenser	1
26	Printer Multifunction	1
27	Printer Inkjet	1
28	PC Komputer	2
29	UPS	1
30	LCD Projector	1
31	Sepeda motor	1
32	Kursi putar komputer	1
33	Mesin presensi sidik jari	1
34	Kipas angin berdiri	1
35	Kipas angin gantung	1
36	Dispenser	1
37	Kamera foto digital pocket	1
38	kursi putar sandaran rendah	1
39	kursi lipat	1
40	Tangga lipat Aluminium	1
41	Layar projector	1
42	Clip on mic duduk	1
43	Tiang mic duduk	1
44	Tiang mic berdiri	1
45	Meja komputer	1
46	meja kursi tamu	1
47	Filling Cabinet	2
48	Led tv 32" + braket	1
49	Almari besi lereg kaca	1
50	kipas angin dinding	1
51	wireless with public addres	1
52	mesin ketik manual	1
53	notebook	1
54	handy talky (ht) vhf	1
55	printer multifuntion	1
56	Meteran Digital	1
57	Senter	2
58	Meja kerja1/2 biro	1
59	Meja Pelayanan	1
60	kursi tunggu 4 seat	1
61	kursi rapat lipat	15
62	Whiteboard	1
63	jam dinding	1
64	Rak koran	1
65	Almari besi 2 pintu	1
66	kursi tunggu 4 seat	1
67	Mesin genset 5 kva	1

 

 

 

 

 

1. 6.   Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta ada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2019 Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.791.493.889,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 2.149.176.924 ,- dan belanja langsung sebesar Rp 3.642.316.965 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 5.791.493.889,- yang didukung oleh  4  program dan 12 kegiatan.

 

1. 7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Juga ditulis pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta . Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

 

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN